Satelit Ini terkait kondisi akan kebutuhan komunikasi dan penyiaran Indonesia | PT. Equityworld Futures Pusat
"Kita sedang mencari filling yang cocok untuk satelit multifungsi itu. Filling yang khusus untuk kebutuhan pemerintah, bukan komersil," ujar Ismail di sela seminar peringatan '40 Tahun Satelit Indonesia,Mempersatukan Nusantara', di hotel Pullman, Jakarta, Kamis 27 Oktober 2016.
Diketahui, hingga kini Indonesia masih memiliki sebanyak tujuh slot orbit. Sementara itu, telah terisi enam slot orbit satelit, satu lagi rencana Palapa-C3K yang akan digantikan oleh satelit Telkom-3 yang rencananya diluncurkan kuartal 1 2017. Sementara enam satelit tersebut kepemilikannya oleh Telkom (2), Indosat (1), Bank Rakyat Indonesia (BRI) (1), PT Media Citra Indostar (MCI) (1) dan PT. Pasifik Satelit Nusantara (1).
"Misalnya, Kementerian Kelautan di seluruh Indonesia ini perlu koneksi dengan nelayan. Kementerian Pertanian, Kehutanan, untuk membantu titik-titik potensi kebakaran hutan, makanya disebut multifungsi, fungsi-fungsi pemerintahan," dia mencontohkan.
Terkait kapan pembuatan satelit akan terealisasi, dikatakan, tahun depan SDPPI dalam tahap penentuan filling satelit. "Mengingat perancangan satelit membutuhkan dua hingga 3 tahun. Tahun (peluncuran) belum ada, yang pasti, di kabinet ini berakhir kita berharap sudah bisa diluncurkan. Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengumumkan bahwa filling satelit Palapa-C3K di slot orbit 118 kepemilikannya masih tetap oleh Indonesia. Diketahui, hak pakai slot orbit 118 telah kadaluwarsa.
Proses pertahanan satelit ini memang tidak mudah. Tertanggal 7 Agustus 2012, Telkom merencanakan akan meluncurkan satelit Telkom-3, tapi gagal sehingga terancamlah kepemilikan slot orbit. Lalu, Internasional Telecommunication Union (ITO) menetapkan kembali, untuk satelit Telkom-3 diluncurkan pada tanggal 6 Juni 2016. Sayangnya lagi, Telkom belum bisa memenuhi, mereka baru bisa menyanggupi pada Kuartal 1 2017.
Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Ismail Akhmad mengatakan bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan untuk membuat satelit multifungsi. Ini terkait kondisi Indonesia akan kebutuhan komunikasi dan penyiaran dari satelit.
"Pada sidang 73 Radio Regulation Board ITU tanggal 17-21 Oktober 2016 di Jenewa, mereka menerima permintaan Indonesia agar frekuensi KU-band pada filling satelit Palapa-C3K di slot orbit 118 agar tidak dihapus dari kepemilikan Indonesia," kata Ismail di sela pembukaan seminar peringatan '40 Tahun Satelit Indonesia,Mempersatukan Nusantara', di hotel Pullman, Jakarta, Kamis, 27 Oktober 2016.
Ismail menjelaskan, karena luasnya bentangan wilayah dan beragam kondisi geografis Indonesia menjadi alasan belum meratanya akses komunikasi di berbagai daerah. Dia mengatakan, pemerintah, yakni Kominfo, masih dalam tahap analisa satelit multifungsi ini. Selain untuk koneksi masyarakat, Ismail menyebut satelit difungsikan untuk kebutuhan pemerintah, seperti mendukung kinerja Kementerian Kelautan dan Kementerian Kehutanan.
Karena terlewati lagi, ITU melakukan proses penghapusan KU-band pada filling satelit Palapa-C3K pada sidang 73 Radio Regulation Board ITU tanggal 17-21 Oktober 2016 di Jenewa. Pemerintah pun melalukan lobi agar tidak dihapus oleh ITU.
Dalam melobi, Kominfo dibantu oleh PT. Telkom, Kementrian Luar Negeri, Perwakilan tetap RI di Jenewa dan beberapa KBRI melakukan berbagai langkah persiapan proposal, dan PTRI Jenewa.
"Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan segala pihak, " ujar Ismail.
Kekurangan Slot Orbit, Indonesia Upayakan Tambah 'STNK' Satelit | PT. Equityworld Futures Pusat
Indonesia baru punya 12 transponder dari enam satelitnya, padahal kebutuhan komunikasi di Indonesia bisa terpenuhi jika ada 100 transponder.Enam satelit yang saat ini beroperasi merupakan kepemilikannya Telkom (2), Indosat (1), Bank Rakyat Indonesia (BRI) (1), PT Media Citra Indostar (MCI) (1) dan PT. Pasifik Satelit Nusantara (1). Seharusnya ada satu lagi dari jatah tujuh slot orbit bagi Indonesia.
Beruntungnya, Indonesia berhasil menyelamatkan filing satelit Palapa-C3K pada slot orbit 118 agar tidak dihapus dari kepemilikan Indonesia. Pasalnya, sesuai peraturan internasional, orbit tersebut seharusnya sudah dihapuskan karena peluncurannya tidak sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan ITU yaitu pada 6 Juni 2016. dan diperpanjang tenggat waktu hingga 6 Juli 2017.
Jika Indonesia butuh penambahan transponder, secara otomatis negara perlu menambahkan satelit dan slot orbit untuk satelit itu sendiri. "(Ada tujuh slot orbit) beberapa tahun ini tidak bertambah. Usaha kita ke depan menambah slot orbit, jadi tantangan pemerintah harus agresif, tidak perlu menunggu perusahaan yang akan meluncur. Kalau perlu negara mendaftar untuk slot orbit," papar Ismail ketika pembukaan seminar peringatan '40 Tahun Satelit Indonesia Mempersatukan Nusantara', di Jakarta, Kamis (27/10/2016.
Dirjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika, Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Ismail Akhmad menjelaskan bahwa Indonesia membutuhkan lebih banyak satelit untuk kebutuhan transmitter responder (transponder).
Di tengah kurangnya orbit dan satelit, Indonesia sempat hampir kehilangan satu orbit karena kegagalan peluncuran satelit Telkom-3 pada 7 Agustus 2012 sehingga kewajiban Indonesia untuk mengisi filing satelit Palapa C3K tidak berhasil. Padahal, filing satelit ini seperti STNK yang mengizinkan sebuah negara mengoperasikan satelit di suatu orbit.
Indonesia Berhasil Pertahankan Filling Slot Orbit 118 Derajat BT | PT. Equityworld Futures Pusat
Filing satelit Palapa-C3K itu dapat digunakan untuk menggelar sistem komunikasi satelit di Indonesia. Rencananya, filing satelit inti akan digunakan pada satelit Telkom 3-S yang dipersiapkan untuk meluncur pada kuartal pertama tahun depan. Adapun ancaman pencabutan terjadi karena kegagalan peluncuran satelit Telkom-3 pada 7 Agustus 2012. Akibatnya, Indonesia tak bisa memenuhi kewajiban regulasi satelit internasional untuk mengisi ulang slot PALAPA-C3K.
Upaya penyelamatan satelit Palapa-C3K ini sebenarnya sudah dua kali dilakukan. Sebelumnya pada 2006, pemerintah juga telah mengupayakan hal serupa dan pada 2007 Indonesia berhasil menyelamatkan filing tersebut.
Persiapan satelit pengganti, yakni Telkom-3S, membutuhkan waktu lebih lama dari perkiraan yaitu 6 Juni 2016 sesuai dengan tenggat waktu dari ITU. Karena itu, di sidang Radio Regulation Board ITU muncul wacana penghapusan frekuensi Ku-band pada filing satelit PALAPA-C3K.
Namun pemerintah bergerak cepat menanggapi wacana itu. Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia bersama dengan PT Telkom, Kementerian Luar Negeri, Perwakilan Tetap Republik Indonesia di Jenewa dan beberapa KBRI, telah menyiapkan langkah antisipasi.
Langkah itu dilakukan dengan menyiapkan proposal argumen agar frekuensi Ku-band di filling PALAPA-C3K tidak dihapus. Setelah menerima penjelasan, ITU memperpanjang batas waktu penggunaan frekuensi sampai 6 Juli 2017. Maka itu, slot tersebut harus sudah dioperasikan sebelum tenggat waktu.
Sidang Radio Regulation Board ke-73 dari International Telecommunication Union (ITU) di Jenewa akhirnya menerima permintaan Indonesia agar frekuensi Ku-band pada filling satelit PALAPA-C3K di slot orbit 118 tidak dihapus dari kepemilikan Indonesia.
"Kami memohon doa kepada semua masyarakat Indonesia agar satelit Telkom-3S dapat meluncur dengan baik pada kuartal pertama 2017, sehingga filling satelit menjadi aset strategis bangsa," ujar Ismail Ahkamd, Dirjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika dalam keterangannya, Kamis (27/10/2016).
Sebagai informasi, filing jaringan satelit Palapa-C3K pertama kali didaftarkan ke ITU pada 1996 dengan frekuensi kerja di Ku-band pada slot orbit 118 derajat BT. Filing ini rencananya akan digunakan untuk menempatkan satelit Palapa-DTS (Palapa-D Telkom Satelindo) dan dipakai sebagai layanan Direct-to Home (DTH). Namun karena krisis moneter, satelit itu tak pernah direalisasikan.