Apel siaga yang digelar itu sendiri diikuti oleh 3.000 petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan dipimpin langsung oleh Sumarsono selaku Plt Gubernur DKI. Apel tersebut, katanya, dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti arahan dari Kapolri dan Panglima TNI untuk pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, termasuk antisipasi aksi demonstrasi esok hari.
Ia mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan sejumlah fasilitas untuk para petugas. Mulai dari toilet mobile sebanyak 10 buah yang ditempatkan di Monas, Senayan, dan Balai Kota, kemudian 8 unit ambulance yang disiagakan secara khusus, termasuk RSUD juga disiagakan untuk jaga-jaga agar pelayanannya cepat, hingga penyiagaan mobil pemadam kebakaran.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono menegaskan, pihaknya siap menghadapi aksi demonstrasi pada Jumat (4/11) esok. Hal tersebut terlihat dari pelaksanaan apel siaga yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta di Lapangan Silang Monas Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (3/11).
"Termasuk mobil mandi dan untuk kelengkapan minum petugas juga sudah kami siapkan. Semuanya saya kira sesuai permintaan dari pihak Polda, kami siapkan. Jadi rasanya semuanya siap," ujar Sumarsono di Balai Kota, Kamis (3/11).
Apalagi khusus demo besok, diasumsikan sebanyak 40.000-50.000 masa akan melakukan aksi demonstrasi. Dengan demikian, Pemprov DKI pun, katanya, harus berkontribusi untuk membuat Jakarta aman.
Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) pun diminta Sumarsono untuk tetap bekerja seperti biasanya. Apabila ada yang melanggar, pihaknya pun tidak akan kompromi untuk memberikan sanksi kepada PNS yang membolos atau meliburkan diri dengan alasan keamanan.
Ia mengatakan, Satpol PP memiliki peranan untuk mendukung dalam membantu kelancaran tugas-tugas pengamanan TNI dan Polri dalam rangka Pilkada serentak dan pengamanan ini. Terutama dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban umum serta mengamankan fasilitas khususnya milik Pemprov DKI.
Pihaknya juga berkoordinasi dengan Kabupaten dan Kota sekitar, dimana daerah kota mitra juga melakukan kesiapsiagaan untuk menjaga keamanan di masing-masing wilayahnya.
Para Satpol PP tersebut, katanya ditempatkan di lokasi masing-masing, seperti di seluruh gedung-gedung bangunan milik Pemprov DKI, kantor walikota, kecamatan, kelurahan, dan seluruh fasilitas pelayanan publik.
Mereka juga diperbantukan untuk TNI dan Polri di titik-titik demonstrasi yang akan dilakukan, seperti di kawasan sekitar Monas, Balai Kota, dan Senayan, serta sepanjang jalan yang dilalui demonstran.
Pihaknya juga sudah memerintahkan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta untuk membuat presensi dan mendaftar serta memonitor para PNS di masing-masing wilayah. Dengan alasan apapun, kecuali sakit atau pergi umroh, katanya, pihaknya tidak akan berkompromi.
"Kemudian walikota, camat, lurah kami, tidak boleh cuti, bagi yang cuti, batalkan dulu. Semua standby untuk amankan Jakarta," tegasnya.
"Dalam konteks yang biasa harus masuk. Apalagi alasan takut. Tidak boleh. Namanya aparat sipil negara tidak perlu gentar. Besok harus masuk menjalankan fungsi. Kalau tidak, siapa yang akan memberikan pelayanan publik?" pungkasnya. [D-14]
"Saya tidak akan kompromi terhadap sanksi, karena memang harus tegas, menegakkan PP 53 tahun 2010 terhadap disiplin seluruh PNS. Kalau sudah diinstruksikan melanggar, ya itu namanya indisipliner. Sanksi tetap ada," katanya.
Wajib Stanby, PNS DKI Dilarang Cuti tanggal 4/11 | PT Equityworld
Menurut dia, larangan cuti tersebut dikhususkan bagi jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, di antaranya wali kota, camat dan lurah.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono menginstruksikan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak mengambil cuti pada Jumat (4/11). Bahkan yang sudah terlanjur mengajukan cuti diminta untuk membatalkannya.
Mereka diharuskan siaga memantau keamanan wilayah Jakarta menghadapi demo besar-besaran sejumlah ormas yang menuntut Ahok diproses hukum terkait dugaan penistaan agama.
Selain memantau keamanan Jakarta, larangan cuti dikeluarkan untuk memastikan seluruh pelayanan publik tetap berjalan normal pada Jumat.
"Semua harus standby amankan ibu kota. Jangan ambil cuti. Kalau sudah terlanjur ambil cuti, batalkan dulu," kata Sumarsono di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (3/11).
PT Equityworld